Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI) Bogor, H. Dr. Syamsul Rizal Mz, S.H.I., M.Pd, bersama sejumlah tokoh masyarakat Jabodetabek melakukan silaturahmi dan dialog kebangsaan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bertempat di Istana Wakil Presiden, pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 13.30 WIB.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan tantangan era digital, pendidikan pesantren, serta persoalan sosial kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI menyoroti maraknya berita hoaks yang semakin masif akibat perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Bahkan, Mas Gibran secara santai menyampaikan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban hoaks, dengan mengatakan, “Saya kan korbannya,” yang disambut senyum dan tawa ringan para tokoh yang hadir.

Sementara itu, Rektor IUQI Bogor H. Dr. Syamsul Rizal Mz menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, AI, serta pemrograman (coding) di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren dan perguruan tinggi, agar lembaga pendidikan Islam tidak tertinggal dalam menghadapi transformasi digital global.

Mas Gibran juga memaparkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan, sekaligus meluruskan berbagai isu negatif yang sempat beredar di masyarakat, termasuk anggapan bahwa IKN akan menjadi “kota hantu”. Menurutnya, pembangunan IKN tetap berproses sesuai perencanaan dan visi jangka panjang pemerintah.

Selain itu, para tokoh Jabodetabek menyampaikan sejumlah aspirasi penting kepada pemerintah, di antaranya:

• Perlunya perhatian serius terhadap penyebaran hoaks dan akun-akun provokatif yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
• Pentingnya pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum merata di berbagai daerah.
• Kesejahteraan guru honorer, yang hingga kini masih menerima gaji relatif kecil dan menjadi perhatian publik.
• Adanya kesenjangan mencolok antara pesantren modern dan pesantren salafi, baik dari sisi fasilitas maupun akses kebijakan.
• Perlunya bantuan percepatan izin operasional bagi pesantren yang belum berizin.
• Aspirasi agar Dana BOS dapat menjangkau pesantren salafi dan beberapa pesantren modern yang selama ini belum tersentuh.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, dialogis, dan penuh keterbukaan. Diharapkan, silaturahmi ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan tokoh pendidikan serta keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada masa depan bangsa.